INDRAMAYU – Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu menanggapi kritik dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma (DEMA IAI PDK) yang menilai dewan kurang optimal dalam menangani persoalan abrasi dan banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Desa Eretan.
Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, Ibnu Risman Syah, menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke wilayah pesisir Eretan sebelum terjadi aksi unjuk rasa maupun aktivitas alat berat di lokasi tersebut.
“Di Eretan, kami sudah turun ke lapangan sebelum ada aktivitas malam hari seperti alat berat dan sebelum terjadi aksi demonstrasi,” ujar Ibnu kepada Beritasuper.com, Selasa,(30/12).
Ibnu menyatakan penanganan dampak abrasi dan banjir rob tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat.
Ia menyebut bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan bantuan rumah bagi warga terdampak untuk kebutuhan pengungsian.
“Sebanyak 93 unit rumah telah di isi oleh keluarga yang terdampak,” ujar Ibnu.
Namun demikian, Ibnu mengakui terdapat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam aspek teknis penataan kawasan pesisir.
Ia menjelaskan sejumlah pekerjaan, termasuk pembuatan infrastruktur pengendali abrasi, berada di bawah kewenangan instansi vertikal seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Kewenangan teknisnya berbeda. Untuk eksekusi di lapangan tetap berada di kementerian terkait,” jelasnya.
Bahkan, perhatian pemerintah provinsi juga telah terlihat melalui kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerima aspirasi dari warga dan Pemerintah Desa Eretan Kidul.
“Salah satu usulan dari kuwu Eretan Kidul adalah pelebaran sungai. Lebarnya perlu ditambah, minimal 12 meter dan maksimal 15 meter, agar penanganan abrasi bisa dilakukan secara berkelanjutan,” kata Ibnu.
Meski telah melakukan sejumlah langkah, DPRD Indramayu hingga kini masih menunggu data teknis abrasi yang diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan lanjutan dari BBWS.
Infrastruktur seperti pagar laut yang berfungsi menahan gelombang baru tersedia sepanjang sekitar 500 meter.
Ibnu berharap pembangunan infrastruktur penahan abrasi dapat diperluas hingga wilayah pesisir lain seperti Patrol dan Sukra agar perlindungan terhadap kawasan pesisir lebih komprehensif.
Menutup pernyataannya, Ibnu menegaskan bahwa DPRD Indramayu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa yang selama ini aktif mengawal isu krisis ekologi pesisir.
“Kami membutuhkan dukungan, masukan, dan partisipasi semua pihak. Ada batas kewenangan, tetapi kami terbuka untuk diskusi dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan,” tutupnya. **
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
