Indramayu – Polemik dugaan kisruh black transfer senilai Rp2 miliar di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indramayu kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, kritik tajam datang dari Bendahara DPC PDI Perjuangan Indramayu, Nanang K. Mahasastra, melalui unggahan di media sosial dan podcast Almak Corner.

Nanang mempertanyakan keberanian Bupati Indramayu Lucky Hakim selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan menskorsing Direktur Utama PDAM akibat polemik tersebut.

“Sebagai KPM yang memiliki kewenangan absolut, apakah Bupati Lucky berani menskorsing Dirut PDAM?” tulis Nanang dalam unggahannya.

Ia menyebutkan bahwa posisi tersebut merupakan jabatan politis yang diisi berdasarkan relasi partai, di mana Dirut PDAM Indramayu disebut memiliki kedekatan politik dengan Partai NasDem.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat langkah tegas menjadi sulit dilakukan karena adanya kepentingan dan perlindungan politik yang kuat.

“Sebagai ‘darah biru’, jabatan Dirut PDAM akan dilindungi oleh argumentasi politik dari NasDem. Sementara Lucky sebagai KPM sekaligus Ketua NasDem akan kesulitan membangun argumentasi moral untuk menskorsing,” tulisnya.

Nanang menggambarkan situasi ini sebagai “perang moral antar sesama darah biru” yang terjadi di internal PDAM.

Ia juga mengkritik sikap pimpinan daerah yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menyelesaikan polemik tersebut.

“Maka jika sampai hari ini KPM lebih memilih pamer ular daripada bersikap tegas mengorkestrasi polemik ini, itu wajar,” lanjut Nanang.

Pernyataan tersebut menuai beragam reaksi warganet dan kembali memantik diskusi publik mengenai transparansi, akuntabilitas, serta independensi pengelolaan BUMD dari kepentingan politik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu maupun manajemen PDAM terkait kritik yang disampaikan tersebut.

(Red)

×

Scan QRIS Berita Super

Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.